Keempat, DPR dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengoreksi bahkan membahas supaya keputusan menurunkan dana transfer Daerah dapat dipertimbangkan kembali. Selain di Badan Anggaran , forum lintas fraksi dapat digunakan untuk membicarakan hal tersebut. Tidak seorangpun Anggota DPR ingin roda pemerintahan dan pelayanan publik dasar di daerah pemilihannya terganggu karena berkurangnya dana transfer Daerah dari pusat. DPR juga dapat membahas dengan pemerintah supaya " efisiensi " anggaran di daerah jangan sampai berdampak matinya kegiatan ekonomi seperti hotel dan tempat wisata. Karena Pemerintah membatasi acara di hotel dan fasilitas lainya yang ada didaerah. DPR dapat juga mendorong restrukturisasi BUMD yang tidak sehat menjadi produktif sehingga dapat berkontribusi menambah PAD.