PELALAWAN (Mataandalas) – Ketua KAMMI Pelalawan, Guna Damanik, menyampaikan bahwa keresahan terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah muncul sejak program ini mulai berjalan. Menurutnya, besarnya anggaran yang dikelola harus diimbangi dengan pengawasan yang kuat agar tujuan mulia program tidak tercoreng oleh ulah oknum.
"Kami sejak awal sepakat dengan gagasan MBG sebagai investasi bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Namun, sejak program ini bergulir, kami juga menyimpan kekhawatiran bahwa pengawasan yang tidak optimal dapat membuka celah bagi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran," ujar Guna Damanik.
Dilanjutknnya, kekhawatiran tersebut semakin menguat setelah muncul berbagai pemberitaan, termasuk pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, yang mengungkap adanya laporan dugaan mark up harga bahan baku oleh sejumlah mitra MBG di beberapa daerah.
Kondisi tersebut menjadi peringatan agar seluruh daerah, termasuk Kabupaten Pelalawan, memperkuat pengawasan.
"Karena itu, kami mendesak agar dapur-dapur MBG di Kabupaten Pelalawan diaudit secara menyeluruh dan berkala.
Permintaan ini bukan karena kami menuduh telah terjadi penyimpangan di Pelalawan, melainkan sebagai langkah preventif untuk memastikan pengelolaan anggaran benar-benar transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan," tegasnya.
Guna menambahkan, audit yang dilakukan secara independen akan menjadi bukti bahwa penyelenggara program bekerja secara profesional sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG.
"Program yang baik harus dijaga dengan tata kelola yang baik. Jangan sampai cita-cita meningkatkan gizi anak bangsa justru tercoreng karena lemahnya pengawasan. Kami ingin MBG berhasil, tetapi keberhasilannya harus dibangun di atas integritas dan akuntabilitas," tutupnya.***
Kontribusi berita : Fajar Anugrah