Pelalawan, (Mataandalas) – Gerakan mahasiswa kembali menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat. Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, Syafrizal, S.E, secara resmi menerima audiensi sekaligus menandatangani dokumen tuntutan yang diajukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ITP2i Kabinet Akselerasi, di bawah kepemimpinan Adrian Ahmad Juanda selaku Presiden Mahasiswa ITP2i. Selasa, 16/09.
Dalam audiensi tersebut, mahasiswa menyampaikan empat tuntutan utama yang dinilai sebagai kebutuhan mendesak masyarakat sekaligus bagian dari penguatan fungsi legislatif, yaitu:
Kesejahteraan Guru Honorer
Mendesak pemerintah menaikkan gaji guru honorer, baik honor dinas maupun komite, melalui jalur pemerintah maupun perusahaan, agar sejalan dengan peran vital guru dalam pembangunan SDM.
Penertiban Perusahaan
Menuntut Pemda dan DPRD menertibkan, mengevaluasi, dan menindak tegas perusahaan yang tidak taat aturan, tidak transparan dalam pelaksanaan CSR, serta terbukti merusak lingkungan hidup.
Pengusutan MOU Beasiswa
Mendesak DPRD mengusut tuntas MOU beasiswa mahasiswa ITP2i dengan pihak perusahaan, khususnya PT ADEI Industri Plantation Industry dan PT Sari Lembah Subur, guna memastikan transparansi dan keadilan dalam distribusi.
Evaluasi Kinerja DPRD
Melakukan evaluasi terhadap anggota DPRD yang hanya mementingkan kepentingan pribadi atau partai. Mahasiswa menegaskan DPRD harus kembali pada amanat konstitusi: menjadi wakil rakyat yang sejati.
Presiden Mahasiswa ITP2i, Adrian Ahmad Juanda, menegaskan kehadiran mahasiswa bukan sekadar menyampaikan aspirasi, tetapi juga mengawal DPRD agar tetap berada di jalur konstitusional.
“Kami datang dengan sikap tegas. DPRD tidak boleh melupakan siapa yang diwakilinya. Semua kebijakan harus berpihak pada rakyat, bukan pada segelintir kepentingan,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Pelalawan, Syafrizal, S.E, menyatakan kesiapannya menindaklanjuti aspirasi mahasiswa serta berkomitmen menjembatani tuntutan tersebut kepada pemerintah daerah maupun mitra strategis terkait.
Audiensi ini menjadi bukti nyata bahwa BEM ITP2i Kabinet Akselerasi hadir bukan hanya dengan kritik, tetapi juga dengan gagasan konstruktif demi tercapainya keadilan sosial, transparansi, serta perbaikan tata kelola di Kabupaten Pelalawan.***