KERINCI,MataAndalas.com – Dugaan praktik proyek siluman di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci kembali mencuat. Pekerjaan pemasangan paving block di SD 053/III Koto Patah, Kecamatan Danau Kerinci Barat, ditemukan berlangsung tanpa pemasangan papan informasi proyek, yang seharusnya menjadi kewajiban setiap kegiatan pembangunan.
Ketiadaan papan informasi bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi menguatkan dugaan bahwa proyek tersebut sengaja ditutupi agar sulit diawasi publik. Temuan di lapangan juga menunjukkan kualitas pengerjaan yang jauh dari standar teknis.
Paving block tampak tidak rata, lantai kerja tidak melalui proses pengerasan dan pemadatan yang semestinya. Di beberapa titik, paving bahkan goyang saat diinjak, memperlihatkan lemahnya struktur dasar dan dugaan bahwa pemasangan dilakukan tanpa mengikuti spesifikasi material yang benar. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat bahwa pekerjaan dikerjakan secara asal-asalan.
Berdasarkan data resmi dari LPSE Kabupaten Kerinci, proyek tersebut dikerjakan oleh CV NA PRO dengan nilai Rp 170.940.000 melalui skema Pengadaan Langsung. Namun absennya papan informasi proyek membuat publik kehilangan akses terhadap detail penting seperti waktu pelaksanaan, volume pekerjaan, serta identitas penanggung jawab teknis.
Aktivis Kerinci, Syafri, menilai pola semacam ini bukan lagi sekadar kesalahan teknis, tetapi indikasi persoalan sistemik di Dinas Pendidikan Kerinci.
“Ketika papan informasi saja tidak berani dipasang, itu isyarat kuat proyek ini tidak ingin diawasi. Apalagi kualitas pekerjaannya jauh di bawah standar. Publik punya hak tahu, ini uang APBD. Ketertutupan seperti ini justru menambah dugaan adanya penyimpangan,” tegas Syafri.
Sorotan pun mengarah kepada Asril, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kerinci yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sebagai PPK, Asril bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan kontrak, hingga menjamin mutu pekerjaan sesuai spesifikasi. Karena itu, buruknya kualitas proyek ini dinilai tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawabnya.
“Kalau PPK tidak tegas dan pengawasan longgar, pekerjaan pasti amburadul. Sudah sering ditemukan proyek PL di Dinas Pendidikan yang menyalahi spesifikasi. Ini bukan kasus pertama,” tambah Syafri.
Hingga berita ini diturunkan, Asril belum memberikan jawaban. Pesan singkat tak dibalas, panggilan telepon tidak direspons, dan upaya konfirmasi langsung juga tidak mendapat tanggapan. Pihak CV NA PRO pun belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan rendahnya mutu pekerjaan.
Publik kini mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh paket Pengadaan Langsung di Dinas Pendidikan Kerinci, yang selama ini dinilai rawan diselewengkan karena lemahnya pengawasan, minimnya transparansi, dan maraknya pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi teknis. (Yudi)