Pasca Izin Konsesi PT RAPP Dicabut, P3K Pelalawan Soroti Nasib 41 Ribu Pekerja dan Ekonomi Daerah

Ketua P3K Pelalawan, Muhammad Daud, S.Sos
Penulis: Redaksi
Sabtu, 21 November 2026 | 09:27:00 WIB
​PELALAWAN – Perhimpunan Pemuda Peduli Kampung (P3K) Kabupaten Pelalawan menyoroti nasib puluhan ribu tenaga kerja PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) menyusul dicabutnya Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perusahaan tersebut oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
 
​Ketua P3K Pelalawan, Muhammad Daud, S.Sos., mempertanyakan keberlangsungan hidup para pekerja apabila pencabutan izin konsesi tersebut berujung pada berhentinya operasional perusahaan.
 
​"Bagaimana nasib 41 ribu tenaga kerja di PT RAPP jika dampak pencabutan izin konsesi ini membuat perusahaan harus menghentikan operasionalnya?" ujar Muhammad Daud, Sabtu (21/11/2026).
 
​Menurutnya, solusi bagi puluhan ribu pekerja serta masyarakat yang menggantungkan hidup pada ekosistem ekonomi perusahaan seharusnya menjadi prioritas utama negara.
 
"Seperti yang disampaikan pihak PT RAPP, prioritas utama saat ini adalah kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional perusahaan," tegas Daud.
 
​Daud menilai, selama ini kontribusi PT RAPP terhadap perekonomian daerah sangat nyata. Selain menyerap lebih dari 41.000 tenaga kerja, perusahaan juga menggandeng ratusan pelaku usaha lokal sebagai pemasok barang dan jasa.
 
​Ia juga membenarkan data perusahaan yang menyebutkan bahwa dari sekitar 250 ribu penduduk Pangkalan Kerinci, ibu kota Kabupaten Pelalawan, setidaknya 20 persen di antaranya memiliki keterkaitan ekonomi langsung maupun tidak langsung dengan operasional PT RAPP.
 
​"Belum lagi pelaku usaha mikro seperti pedagang, rumah makan, kafe, hingga pemilik rumah petak dan kos-kosan. Semua sektor ini akan terdampak secara nyata jika perusahaan berhenti beroperasi," tambahnya.
 
​Di samping dampak ekonomi, P3K turut mengapresiasi berbagai program pemberdayaan masyarakat yang telah dijalankan PT RAPP. Program tersebut meliputi upaya percepatan penurunan angka stunting di 138 desa serta penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas yang bersinergi dengan Kementerian Kesehatan.
 
​Dari sisi lingkungan, pengelolaan hutan yang bertanggung jawab dinilai telah menjadi inti operasional perusahaan. Selain mengelola areal tanaman industri, PT RAPP juga melestarikan hampir setengah juta hektare kawasan hutan, termasuk melalui inisiatif restorasi lahan gambut Restorasi Ekosistem Riau (RER), guna mendukung target FOLU Net Sink 2030 Indonesia.
 
​Tak hanya itu, sejak tahun 2014, PT RAPP juga konsisten menjalankan Program Desa Bebas Api (Fire Free Village Programme) bersama lebih dari 40 desa. Program kolaboratif ini terbukti efektif menekan luas area terdampak kebakaran hutan dan lahan di wilayah-wilayah rawan api.***
 
Penulis: Ars

Reporter: Redaksi