PELALAWAN, (Mataandalas) — Tokoh pendidikan yang juga Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, M. D. Rizal, S.Pd., M.Pd., akhirnya bersuara terkait maraknya pemberitaan mengenai dinamika di tubuh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pelalawan dan jabatan ganda yang kini disorot publik.
Dalam pernyataannya kepada Media, M. D. Rizal menyampaikan pandangan yang menyejukkan namun tegas. Menurutnya, rangkap jabatan antara Kepala Dinas Pendidikan dan Ketua PGRI bukanlah hal yang patut dilakukan dalam konteks organisasi profesi.
“Menurut pendapat saya sebagai mantan Kadis Pendidikan, jabatan Kepala Dinas dan Ketua PGRI itu tidak elok bila disatukan. Dari sudut pandang organisasi profesional seperti PGRI, hal itu dapat menimbulkan konflik kepentingan,” ujar M. D. Rizal, Kamis (23/10/2025).
Ia menambahkan bahwa PGRI seharusnya berdiri di atas kemandirian dan kebebasan dari segala bentuk tekanan, baik dari kekuasaan birokrasi maupun kepentingan politik.
“PGRI harus bebas dari unsur tekanan apa pun, karena PGRI merupakan organisasi profesi. Di sana tempat guru memperjuangkan hak dan martabatnya, bukan untuk kepentingan pejabat atau kelompok tertentu,” tegasnya.
M. D. Rizal juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan marwah organisasi guru. Menurutnya, setiap kebijakan organisasi, terutama yang menyangkut iuran dan kegiatan, harus dilandasi semangat gotong royong dan keterbukaan, bukan paksaan atau tekanan struktural.
“Guru adalah insan yang berilmu, mereka tahu apa yang pantas dan apa yang tidak. Jangan sampai organisasi profesi yang mulia ini kehilangan arah karena kepentingan pribadi,” ujarnya penuh makna.
Ia berharap persoalan ini dapat menjadi bahan introspeksi bagi semua pihak agar dunia pendidikan di Pelalawan tetap bersih, bermartabat, dan jauh dari aroma politik kekuasaan.
“Mari kita kembalikan roh PGRI seperti dulu wadah perjuangan guru, bukan alat kepentingan siapa pun. Bila PGRI kuat dan mandiri, maka pendidikan kita juga akan bermartabat,” tutupnya.***
