PELALAWAN, (Mataandalas) — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Pelalawan kembali mengalami kegagalan terlaksana secara maksimal. RDP yang sedianya digelar untuk ketiga kalinya terkait persoalan tenaga kerja lokal terpaksa dibatalkan dan akan dijadwalkan ulang.
Kekecewaan paling kuat datang dari Anggota DPRD Pelalawan Fraksi PKS, Dedy Prianto, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi IV. Ia menyampaikan rasa gusarnya ketika mengetahui bahwa perusahaan yang diundang justru tidak mengutus perwakilan yang berwenang, apalagi yang dapat mengambil keputusan penting.
"Bagaimana mungkin kita mencari titik temu bila yang hadir tidak memiliki kapasitas memutuskan?" ucapnya dengan nada kesal dalam forum yang sempat memanas itu.
Menurut Dedy, kondisi seperti ini hanya akan membuat RDP berjalan di tempat. Ia menegaskan bahwa rapat sebelumnya pun berakhir tanpa kemajuan lantaran persoalan yang sama, undangan perusahaan datang tanpa membawa kewenangan apa pun.
"Kalau RDP ini tetap kita lanjutkan, tidak akan ada ujungnya. Masalah yang sama akan berulang dan kita tidak akan mendapatkan solusi terbaik," tegasnya, Selasa, (18/11).
Suasana forum sempat hening ketika Dedy menyampaikan bahwa Komisi IV menginginkan kehadiran pihak perusahaan yang benar-benar dapat memberikan jawaban dan keputusan. Tanpa itu, kata dia, RDP hanya menjadi ritual tanpa hasil.
"Kita mau yang hadir itu yang bisa mengambil keputusan, bukan sekadar hadir memenuhi undangan," tambahnya.
RDP pun akhirnya ditunda. Komisi IV bersepakat untuk menjadwalkan ulang dengan syarat perusahaan wajib mengirimkan perwakilan yang kompeten.
Dedy berharap momentum ini menjadi pengingat bagi seluruh pihak bahwa pembahasan soal tenaga kerja lokal adalah persoalan serius yang membutuhkan komitmen nyata.
"Harapan kita jelas, pertemuan berikutnya membawa manfaat bagi masyarakat Pelalawan, bukan sekadar formalitas," tutupnya.***
.png){kind=logo}
