PELALAWAN, (Mata Andalas) - Ketua Persatuan Petani Kelapa Kabupaten Pelalawan, Wankardi, S.Sos, mempertanyakan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau yang belum mengalokasikan bantuan bibit Kelapa untuk Kabupaten Pelalawan pada tahap awal program bantuan tahun 2025.
Padahal, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pelalawan, luas perkebunan kelapa rakyat di daerah tersebut pada tahun 2022 mencapai sekitar 26.000 hektare, Angka yang dinilai hampir setara dengan luas perkebunan kelapa di Kabupaten Kepulauan Meranti.
"Luas kebun kelapa Pelalawan cukup besar. Kami berharap Pemerintah Provinsi Riau juga adil memperhatikan petani kelapa Pelalawan agar mendapatkan bantuan bibit kelapa," ujar Wankardi kepada wartawan Mata Andalas, Ahad (21/12).
Terpisah, kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pelalawan, Akhtar, SE, membenarkan bahwa Kabupaten Pelalawan memang belum masuk sebagai penerima bantuan bibit Kelapa pada tahun 2025.
"Setahu saya, untuk tahun 2025 memang belum ada alokasi bantuan bibit Kelapa untuk Pelalawan," ungkap Akhtar saat dikonfirmasi Wartawan Mata Andalas melalui sambungan Whatsapp, Ahad (21/12).
Meski demikian, ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebenarnya telah mengusulkan program bantuan tersebut melalui dinas terkait ke tingkat Provinsi, bahkan hingga ke Pemerintah Pusat. Peluang itu masih terbuka," jelasnya.
Akhtar mengunkanpkan, salah satu
Kendala utama belum terealisasinya bantuan adalah kesiapan masyarakat petani, khususnya terkait proses peremajaan (replanting) tanaman Kelapa.
"Ketika tanaman lama harus ditebang, petani sering bertanya," Kami mau bekerja apa dan makan apa?' ini persoalan ekonomi yang nyata," terangnya.
Ia mencontohkan petani dengan lahan terbatas sekitar tiga hektare yang berpotensi kehilangan sumber penghasilan jika seluruh kebun ditebang sekaligus. Kondisi tersebut kata dia mirip dengan pengalaman program replanting Kelapa sawit sebelumnya.
"Kalau harga komoditas sedang bagus
Petani cendrung menunda replanting meskipun ada bantuan," tambahnya.
Akhtar menyebutkan, target nasional bantuan peremajaan Kelapa untuk tahun 2026 -2027 berada di angka 1.800 hektare.
"Untuk Pelalawan tahun 2026 dan 2027, 1.800 hektare, masyarakat harus siap. Kalau kesiapan suda ada, peluang bantuan sangat terbuka," tegasnya.
Ia menekankan bahwa saat ini peran Pemerintah Daerah dan masyarakat petani sangat penting dalam menyiapkan minat, kesadaran serta skema pendukung agar program berjalan tanpa menimbulkan persoalan sosial.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Supriadi, S.Hut., M.T, menjelaskan bahwa lokasi prioritas bantuan bibit Kelapa masih difokuskan pada tiga Kabupaten.
"Lokasi prioritas tetap tiga Kabupaten, yaitu Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, dan Pelalawan," ujar Supriadi dalam jawaban tertulis melalui pesan WhatsApp kepada wartawan mata andalas, Ahad (21/12).
Ia menjelaskan, penetapan calon petani dan calon lahan (CPCL) harus berdasarkan usulan masyarakat kepada bupati untuk ditetapkan secara resmi.
"Data CPCL itu by name, by address, dan by spasial. Sebelum ditetapkan, data akan diverifikasi oleh dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten. Kalau sudah masuk secara berjenjang, kami di Provinsi pasti akan langsung memproses," jelasnya.
Menurut Supriadi, pihaknya juga menerima informasi bahwa jajaran Dinas Perkebunan Kabupaten Pelalawan telah beberapa kali turun ke lapangan.
"Muda-mudahan bisa segera diproses kalau datanya sudah lengkap," tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Wankardi berharap Pemerintah Provinsi Riau segera melakukan evaluasi dan membuka ruang agar Kabupaten Pelalawan dapat masuk dalam tahap lanjutan program bantuan bibit kelapa
"Kami berharap ke depan petani kelapa Pelalawan tidak hanya jadi penonton. Kami siap didata dan dibina agar bisa masuk dalam program bantuan bibit kelapa," Pungkasnya."***
