HMI Cabang Batam Madani Kritik Keras Penetapan Formatur BADKO Sumbagteng, Ajukan Mosi Tidak Percaya kepada PB HMI

HMI Cabang Batam Madani Kritik Keras Penetapan Formatur BADKO Sumbagteng, Ajukan Mosi Tidak Percaya kepada PB HMI
Batam, [7 Mei 2026] — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Batam Madani menyampaikan kritik keras atas penetapan Novry Adriansyah sebagai Formatur BADKO HMI Sumbagteng. Organisasi tersebut juga secara resmi mengajukan mosi tidak percaya kepada Pengurus Besar (PB) HMI karena menilai keputusan tersebut tidak berpijak pada mekanisme organisasi yang berlaku. Ketua Umum HMI Cabang Batam Madani, Syahrul Ramadhan, menegaskan bahwa penetapan tersebut menimbulkan persoalan serius terkait legitimasi keputusan. “Kami memandang penetapan ini problematik karena tidak merujuk pada hasil forum resmi. Dalam organisasi kader seperti HMI, legitimasi keputusan harus bersumber dari musyawarah, bukan dari proses di luar kesepakatan bersama,” ujar Syahrul. Ia menjelaskan bahwa Musyawarah Daerah (Musda) BADKO HMI Sumbagtera telah dilaksanakan secara sah di HMI Cabang Kepulauan Meranti pada 17–19 Oktober 2025, dengan menghasilkan tiga nama rekomendasi formatur yang disepakati oleh cabang-cabang peserta forum. Namun, menurutnya, nama Novry Adriansyah tidak termasuk dalam daftar rekomendasi tersebut, sehingga memunculkan pertanyaan mendasar terkait dasar penetapan yang dilakukan. “Fakta bahwa nama yang ditetapkan tidak berasal dari hasil Musda menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara keputusan dengan forum resmi. Ini bukan sekadar perbedaan pandangan, tetapi menyangkut konsistensi terhadap aturan main organisasi,” tegasnya. HMI Cabang Batam Madani menilai kondisi ini berpotensi melemahkan kepercayaan kader terhadap proses pengambilan keputusan di tingkat pusat apabila tidak segera diklarifikasi dan ditindaklanjuti secara terbuka. Sebagai respons, HMI Cabang Batam Madani menyatakan: 1. Penolakan terhadap penetapan formatur yang tidak merujuk pada hasil Musda 2. Pengajuan mosi tidak percaya kepada PB HMI sebagai bentuk evaluasi organisasi 3. Dorongan agar dilakukan peninjauan ulang melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel Syahrul menekankan bahwa sikap ini bukan semata bentuk penolakan, melainkan upaya menjaga marwah organisasi agar tetap berjalan sesuai prinsip dasar perjuangan HMI. “Kami ingin menegaskan bahwa kritik ini adalah bagian dari tanggung jawab kader dalam menjaga integritas organisasi. HMI harus tetap berdiri di atas prinsip kolektif-kolegial, keterbukaan, dan penghormatan terhadap forum resmi,” tutupnya. ***

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index