PELALAWAN (Mataandalas) - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan tidak boleh ada negara dalam negara, ia menekankan pentingnya kehadiran negara di objek vital untuk menjaga kedaulatan ekonomi.
Hal ini diungkapkan Menhan merupakan hal yang anomali di dalam NKRI ketika harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional.
Jauh sebelum bandara milik PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) disoroti orang nomor satu di Kementerian Pertahanan itu, bandara milik PT. RAPP di Kabupaten Pelalawan sudah lebih dulu mendapatkan pengecualian izin operasional dan SOP dari instansi yang berwenang mengurusi penerbangan orang dan barang.
"Bandara di RAPP cuma menjalankan aktivitas penerbangan privat pemilik nya dan aktivitas perusahaan milik Sukamto Tanoto," kata aktivis muda Pelalawan, Dwi Surya Pamungkas, Sabtu (29/11/2025)
Dilanjutkannya Dwi, dirinya mendapatkan informasi ketika kedatangan pesawat di abndara RAPP tanpa ada petugas dari instansi negara disitu hanya ada security perusahaan saja yang bertugas mengatur pesawat landing.
"Informasi yang saya terima tidak ada petugas dari isntansi negara. Security mereka (RAPP) saja,"tegasnya
Dwi setuju apa yang disampaikan Menhan, keberadaan bandara molik perusahaan yang tertutup dan tidak bisa diakses oleh pihak pihak selain petugas darinperusahaan berpotensi menjadi ancaman kedaulatan negara dan ekonomi bangsa.
"Setuju, ini ancaman kedaulatan kita bernegara,"katanya
Dwi mencontohkan, Bandar milik RAPP di Pangkalan Keornci bisa menghubungkan jalur penerbangan antara kelompok usaha Sukanto Tanoto lain yang beroperasi di Kalimantan, China, Brasil, Kanada, Spanyol, dan Malaysia, kedatangan pesawat pesawat di RAPP tanpa pemeriksaan ketat oleh petugas imograsi dan perhubungan menjadi kekwatiran tersusupi nya ancaman ancaman terhadap kedaulan NKRI.
"Kalau pesawat yang mendarat di RAPP itu dari China, siapa yang menjamin muatan nya bersih dari ancaman ideologi, penyelundupan orang dan narkoba, kan kita tidak tahu,"katanya
Masih disebutkan Dwi, beberpa tahun terakhir, RAPP disebut banyak mendatang kan karyawan yang bermata sipit dan di duga tidak bisa berbahasa Indonesia serta tidak memiliki dokumen lengkap bisa saja datang dari bandara RAPP tanpa ada pemeriksaan dari instansibterkait.
"Bukan rahasia umum, banyak karyawan RAPP dari china tidak memiliki dokumen lengkap, tapi akses untuk memeriksa mereka dibatasi RAPP, katanya objek vital, tak berkuku lah instansi negara," bebernya
Dwi juga mengatakan, salah satu contohnya Tim Pengawasan Orang Asing (POA) yang berada di bawah koordinasi Kesbangpol Pelalawan tidak memiliki data pasti terkait jumlah karyawan RAPP dan grup nya yang bukan WNI, itu karena Tim POA tidka pernah mendpaatkan akses sampai ke naker WNA.
"Coba tanya Tim POA kita, kapan sidak terakhir ke RAPP?, sampai dimana mereka sidak?, apa hasil dari sidak itu, punya data Ornag Asing dari RAPP yang pasti tidak?, " kata Dwi mempertanyakan
"Tim POA hanya sampai di Restoran nya Unigraha, tak sampai ke barak penampungan WNA, cuma sampai di gelas kopi kedaulatan kita ketika berhadapan dengan RAPP,"kata Dwi geram
Sekretaris GMPI Provinsi Riau meminta Menhan mengatensi keberadaan bandara RAPP karena berdekatan dengan negara tetangga yang bisa ditempuh dalam puluhan menit saja.
"Bandara Pekanbaru hanya berjarak satu jam dari RAPP, apa urgen bandara itu, dan apa kontribusi nya bagi masyarakat Riau dan pemerintah. Kan kita tidak tahu, yang jelas. Sukanto dan kroni kroni nya datang dan pergi lewat bandara itu,"kata Dwi
"Pun kita harus memaklumi, jika bandara RAPP tetap berdiri dan beraktivitas seperti sekarang, memang Sukamto Tanoto punya di negara sendiri bernama RGE, kalau negara tutup mata, kita masyarakat pura pura tidak tahu saja," pungkasnya pesimis negara bisa hadir menghadapi RAPP***