PELALAWAN, (Mataandalas) - Gelombang kritik terhadap keberadaan bandara milik PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) kembali menguat.
Setelah Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa "tak bole ada negara dalam negara," Kini suara dari bumi Pelalawan sendiri ikut menggelegar lebih keras, lebih getir dan lebih menyayat.
Ketua Aliansi Aktivis Peduli Kawasan Hutan (A2-PKH) Pelalawan, Putra asli Pelalawan Dedi, menyebut keberadaan bandara RAPP sebagai ironi besar di tanah yang katanya dijaga negara, namun faktanya lebih terasa dijaga korporasi.
"Putra - Putri daerah pun tak bertuah masuk ke kawasan itu. sementara tenaga kerja dari luar datang bagai angin, kita pun tak tahu dari mana masuknya," Ujar Dedi dengan nada sinis dan getir, Sabtu (29/11).
Bandara Privat yang Seakan Kebal Negara
Dedi menegaskan bandara RAPP beroperasi seperti ruang udara khusus yang tak tersentuh regulasi negara. Ia menyebut informasi yang ia himpun menunjukkan aktivitas penerbangan masuk - keluar tanpa kehadiran petugas imigrasi, perhubungan, ataupun aparat terkait lainya.
"Yang jaga hanya sekuriti mereka. Negara macam tak berkuku di tanah sendiri, " tegasnya.
Menurutnya, apa yang disampaikan Menhan adalah cermin dari apa yang sudah bertahun - tahun terjadi di Pelalawan. Fasilitas privat yang tak bisa diakses publik, tak bisa diawasi negara, namun bebas keluar - masuk pesawat asing.
Ancaman kedaulatan di Depan Mata
Dedi menilai bandara RAPP yang dibagun oleh Tan kang Hoo ini berpotensi menjadi celah besar bagi ancaman kedaulatan dan ekonomi nasional, terlebih lokasinya berada tak jauh dari jalur penerbangan internasional dan negara tetangga.
"Kalau pesawat dari negeri China atau mana pun mendarat di sana, siapa menjamin muatannya bersih?, siapa memeriksa? Kita hanya bisa menengok dari kejauhan, seperti tamu di rumah sendiri, " ujarnya pedas.
Ia juga menyinggung masuknya pekerja asing yang menurut laporan masyarakat, sebagian didugaan tidak memiliki dokumen lengkap.
"Bukan rahasia lagi, ada pekerja bermata sipit yang bahkan tak fasih berbahasa Indonesia. Dari pintu mana mereka masuk? Dari bandara itukah? Kita pun tak diberi tahu, " tambah Dedi.
Tim POA Hanya Sampai di Meja Kopi
Dedi menyindir keras lemahnya akses Tim Pengawasan Orang Asing (POS) Kabupaten Pelalawan yang menurutnya tak pernah biasa benar - benar masuk ke area inti perusahaan.
"Tim POA itu cuma sampai di restoran Unigraha. Tak sampai ke barak - barak tempat WAN tinggal. Pemeriksaan hanya sebatas gelas kopi, bukan ke jantung kawasan, " Katanya penuh kecewa.
Ia mempertanyakan bagaiaman mungkin negara bisa memastikan tidak ada pelanggaran jika akses dasar saja tak diberikan.
"RAPP Hidup seperti Kerajaan, Negara kita Justru Jadi Penonton." tegasnya.
Menurut Dedi, keberadaan bandara privat RAPP tidak memilik urgensi bagi masyarakar Riau. namun justru menjadi jalur transportasi eksklusif bagi kelompok bisnis tertentu.
"Apa manfaat bandara itu untuk rakyat? Untuk pemerintah daerah? Yang jelas, kelompok usaha besar datang dan pergi sesuka mereka. Kita masyarakat cuma jadi penonton, " Sebutnya getir.
Ia menutup pernyataan dengan kritik paling keras demi tanah kelahiranya, bukti kecintaan nya kepada negara Indonesia.
"Kalau bandara itu terus dibiarkan seperti sekarang, seolah ada negeri lain bernama RGE Tan Kang Hoo di tengah NKRI. Kalau negara tutup mata, kami rakyat cuma bisa pura - pura tak tahu. Tapi hati kami luka," Pungkas Dedi.
Hingga berita ini di turunkan belum dapat di konfirmasi ke humas PT RAPP Budi Firmansyah walau suda berapa kali di hubungi nomor +62 811-7573-*** dan WA konfirmasi belum di respon. ***