PELALAWAN — Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil langkah tegas dengan mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau.
Pencabutan tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Eksekusi pencabutan dan pengambilalihan kawasan ditandai dengan pemasangan tanda penertiban di Estate Langgam, Kabupaten Pelalawan, Jumat (20/11/2026).
Juru Bicara Satgas PKH, Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., dalam keterangan resminya menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menegakkan hukum serta mengembalikan tata kelola hutan sesuai fungsi dan peruntukannya.
Berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, pencabutan izin ini dipicu oleh sejumlah pelanggaran serius yang dilakukan perusahaan, meliputi kebakaran lahan gambut yang terjadi secara berulang.
Keberadaan perkebunan kelapa sawit tanpa izin seluas sekitar 18.362,74 hektare, aktivitas tambang ilegal seluas 541,46 hektare, dan kerusakan kawasan lindung seluas sekitar 211,54 hektare.
Selain itu, aktivitas perusahaan juga dinilai mengancam perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo, yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan habitat gajah Sumatera.
Dengan pencabutan ini, seluruh aktivitas di dalam areal izin tersebut resmi dihentikan dan kawasan kembali dikuasai oleh negara. Kendati demikian, kewajiban pemulihan lingkungan (environmental recovery) serta tanggung jawab hukum tetap dibebankan kepada perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam rangkaian operasi penertiban di Provinsi Riau, Satgas PKH turut menindak PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL), sebuah pabrik kelapa sawit nonkebun di Kabupaten Kuantan Singingi. Perusahaan tersebut terindikasi menampung dan mengelola hasil sawit dari dalam kawasan hutan tanpa izin yang memicu perambahan masif.
Atas temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan penolakan dan pembatalan status proses permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare serta mengambil alih areal tersebut.
Operasi penertiban ini melibatkan sinergi kekuatan lintas lembaga secara masif, mulai dari kementerian teknis, BPKP, penegak hukum (Kejaksaan Agung dan Kepolisian), Badan Informasi Geospasial, hingga jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau.
Melalui langkah tegas ini, Satgas PKH menegaskan tidak ada toleransi bagi pelanggar pemanfaatan kawasan hutan. Penegakan hukum akan terus dilakukan secara terukur dan berkelanjutan guna memulihkan fungsi ekologis, melindungi satwa dilindungi, serta mengamankan aset negara untuk kemakmuran rakyat.*
Editor: Ars
Reporter: Redaksi