Pangkalan Kerinci (mataandalas)-Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) Kabupaten Pelalawan bekerja sama dengan sejumlah sekolah dasar dan menengah di Kabupaten Pelalawan. Dengan tujuan membantu pemulangan dan pendampingan siswa yang sempat putus sekolah.
Hal ini dilakukan atas inisiatif dengan tujuan agar hak atas pendidikan terpenuhi dan anak-anak yang terdampak kendala sosial-ekonomi dapat kembali melanjutkan pendidikan formal.
Program yang dilakukan meliputi identifikasi siswa putus sekolah, pendampingan pendaftaran ulang, bantuan administrasi, konseling psikososial, serta dukungan koordinasi dengan pihak keluarga dan pemerintah daerah.
Ketua Komnas PA Kabupaten Pelalawan, Erik Suhenra S. I. Kom didampingi Pendamping Siaga Ella menyebutkan bahwa kolaborasi dengan pihak sekolah menjadi kunci dalam memenuhi hak anak mendapatkan pendidikan 12 tahun.
“Sekolah bukan hanya tempat sekedar belajar, melainkan sekolah merupakan pintu gerbang yang memungkinkan anak mendapatkan masa depan. Dengan sinergi antara Komnas PA, kepala sekolah, guru, dan keluarga, kita bisa menarik kembali anak-anak yang sebelumnya tersisih dari sistem pendidikan,” ujar Erik Suhenra.
Sementara Kepala SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci, Misnarti, S.Pd, MM mengatakan, bahwa banyak kasus putus sekolah disebabkan faktor ekonomi, pernikahan dini, atau tekanan keluarga.
"Kita menyambut baik kolaborasi dengan Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Pelalawan," kata Kepsek murah senyum ini.
Salah satu orang tua wali murid, nenek Erna yang cucunya kembali bersekolah melalui bantuan Komnas PA dan sekolah mengungkapkan rasa syukur:
“Cucu saya sempat berhenti karena harus membantu ekonomi keluarga. Dengan bantuan Komnas PA dan sekolah, cucu saya bisa sekolah lagi dan tetap membantu keluarga di waktu luang," tungkasnya.
Sebagai informasi, siswi tersebut diberikan bantuan biaya baju seragam sekolah oleh Komnas PA Kabupaten Pelalawan, dan diajukan ke Baznas Kabupaten Pelalawan mengingat siswi itu termasuk keluarga kurang mampu.
Dengan keterpaduan langkah dari Komnas PA, sekolah, keluarga, dan pemerintah daerah, diharapkan lebih banyak anak yang kembali menempuh pendidikan sehingga hak mereka atas pendidikan, perlindungan, dan masa depan yang lebih baik dapat terpenuhi. ***
