PELALAWAN (Mataandalas) — Direktur Pekan Tuah Lestari (Patar), Harissona Hasibuan bersuara keras terkait amblesnya drainase yang masih dalam pengerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kabupaten Pelalawan) (PUPR) di ibukota Pangkalan Kerinci. Menurut Haris, kondisi ini bukan semata kelalaian teknis melainkan alarm besar bagi kualitas pengerjaan dan pengawasan kontraktor di lapangan.
“Kalau parit bisa ambles dan truk bisa terperosok, maka ini bukan sekadar kecelakaan ini kegagalan sistem,” tegas Haris dengan nada tegas, Senin (20/10/2025).
Haris tak habis pikir, proyek yang di kerjakan oleh kontraktor Pekanbaru itu berada tepat di jantung ibukota nya Kabupaten Pelalawan bisa senekad itu melakukan kesalahan patal dengan menggunakan beton penutup drainase tanpa besi penguat.
"Bisa beton untuk penutup drainase tanpa tulang (besi), sudah jelas di jalan lintas Timur itu yang keluar masuk ke ruko - ruko adalah truk truk bertonase besar. Kobtraktor ini diduga memang sengaja sepertinya,"lanjut Haris.
Masih dikatakan oleh aktivis Patar ini, karena proyek tersebut berada di pusat kota Pangkalan Kerinci ini akan menjadi preseden buruk dalam pelaksanaan pembangunan oleh instansi Pemkab Pelalawan.
"Di depan mata Pemkab bisa kontraktor dan suplayer bermain mata, apalagi kalau proyek proyek jauh dari pantau, bisa serampangan pembangunan di daerah ini,"jelasnya
"Pada akhirnya masyarakat juga yang dirugikan, harusnya sudah bisa menikmati pembangunan yang digalakkan Pemkab terkendala oleh tangan tangan yang tidak bertanggung jawab,"imbuhnya
Ia mendesak agar Pemkab Pelalawan segera memblack list kontraktor pelaksana dari semua kegiatan di Pemkab Pelalawan dan melakukan audit menyeluruh terhadap semua paket pengerjaan yang sama di wilayah tersebut.
"Black list perusahaan tersebut dari seluruh kegiatan di Pemkab Pelalawan, mereka sepertinya sengaja bermain api, masa penutup drainase di jalan utama bisa dibuat asal jadi," tegasnya
Patar menyoroti bahwa proyek parit yang ambles tersebut menunjukkan lemahnya kontrol dari pihak PUPR, sekaligus keberpihakan yang patut dipertanyakan kepada kontraktor yang menangani. Ia menuntut transparansi dalam proses tender, pemilihan kontraktor, dan secara khusus meminta agar semua kontraktor yang memiliki catatan pengerjaan buruk dikaji ulang.
“Kita tidak bisa terus diam melihat uang rakyat dipergunakan untuk proyek yang kemudian tidak layak dan membahayakan,” lanjut Patar. Ia juga mengingatkan bahwa kerawanan seperti ini tidak hanya soal kerusakan fisik tetapi soal keselamatan publik, reputasi pemerintah daerah, dan kredibilitas penggunaan anggaran. ***