PELALAWAN (Mataandalas) - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kabupaten Pelalawan mendesak Kejaksaan Negeri Pelalawan segera menetapkan tersangka terhadap pihak-pihak yang telah dicekal dalam kasus dugaan penyimpangan pupuk subsidi di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan.
Ketua Bidang Kebijakan Publik KAMMI Sri Indrapura, Fajar Nugraha, menegaskan bahwa pencekalan terhadap 23 orang oleh Kejaksaan Negeri Pelalawan diyakini telah melalui tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Jika sudah dilakukan pencekalan, tentu ada dasar hukumnya. Artinya, terdapat indikasi keterlibatan dalam perkara pupuk subsidi. Bila indikasi sudah ada, seharusnya perkara ini dinaikkan ke tahap penyidikan,” ujar Fajar Senin (29/12).
Meski pihak kejaksaan menyatakan masih menunggu hasil audit Inspektorat Provinsi Riau, Fajar meminta penyidik bersikap lebih proaktif dengan mendesak percepatan penyampaian hasil audit tersebut.
“Ini sudah akhir tahun. Inspektorat Riau juga perlu didorong agar segera menyerahkan hasil auditnya,” lanjutnya.
Menurut Fajar, dugaan penyimpangan pupuk subsidi tidak hanya melibatkan kelompok tani, koperasi, maupun oknum pejabat kecamatan dalam mata rantai distribusi pupuk bersubsidi yang bersumber dari APBN. Ia menyebut, terdapat indikasi keterlibatan salah satu istri anggota DPRD Pelalawan dari daerah pemilihan IV yang diduga turut menikmati keuntungan dari praktik tersebut.
“Di mata hukum semua sama. Siapa pun, termasuk istri anggota dewan, tetap harus dimintai pertanggungjawaban hukum jika terbukti terlibat,” pungkas Fajar.***
(Bersambung)