PELALAWAN, (Mataandalas) — Aksi koboy palak anggota yang dilakukan secara massif dan terstruktur di lingkungan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Pelalawan terus mendapat sorotan dari berbagai pihak. Setelah sebelumnya anggota DPRD Pelalawan, Efrizon, angkat bicara dan meminta Kejaksaan mengusut tuntas kasus tersebut, kini giliran Carles S.Sos., anggota DPRD Pelalawan dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, menyampaikan sikap tegasnya.
Ketua Komisi I DPRD Pelalawan membidangi pendidikan, pemerintahan, dan hukum ini menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan yang ajuga menjabat Ketua PGRI Kabupaten Pelalawan untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna meminta klarifikasi resmi terkait dugaan pungli dan berbagai persoalan kesejahteraan guru.
“Insyaallah bulan depan kami akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan untuk dilakukan RDP di DPRD Pelalawan. Kami ingin mendengar langsung penjelasan dan mencari solusi yang berpihak kepada guru,” ujar Carles S.Sos., Jumat (24/10/2025).
Saat ditanya wartawan terkait proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Negeri Pelalawan, Carles menyatakan bahwa pihaknya menghormati penuh proses hukum yang tengah berlangsung.
“Perihal proses hukum yang sedang berjalan, kami menghormatinya. Kita dukung langkah langkah yang diambil oleh pihak kejaksaan. Namun dari sisi regulasi dan kebijakan, sebagai anggota dewan kami tetap menjalankan fungsi pengawasan. Ini sudah menjadi tugas kami,” tegasnya.
Carles menilai, masalah yang menyangkut kesejahteraan dan perlindungan guru harus menjadi perhatian utama. Ia berharap semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan organisasi profesi, tidak menutup mata terhadap kesulitan yang dihadapi para tenaga pendidik di lapangan.
“Guru adalah pilar utama pendidikan. Jangan sampai mereka justru dibebani dengan hal-hal yang menambah kesulitan. Kami ingin memastikan sistem berjalan transparan dan berpihak kepada tenaga pendidik,” ungkapnya.
Carles juga menambahkan bahwa RDP yang akan digelar nanti diharapkan menjadi langkah awal dalam menata kembali sistem pengelolaan pendidikan di Pelalawan agar lebih bersih dan akuntabel.
“Kami ingin mendengar langsung, menelaah, dan mencari jalan keluar terbaik. DPRD hadir bukan untuk menghukum, tapi memastikan agar kebijakan di bidang pendidikan benar-benar melindungi guru dan rakyat,” pungkasnya.***
