PELALAWAN, (MataAndalas) - Aliansi Pemuda Desa Kubangan, Kabupaten Pelalawan, menyampaikan kekecewaannya terhadap PT SPA terkait realisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) yang hingga kini dinilai hanya sebatas janji. Mereka menilai, berbagai kesepakatan yang telah difasilitasi oleh pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum belum juga membuahkan hasil nyata bagi masyarakat.
Ketua Aliansi Pemuda Desa Kubangan, Ali, mengungkapkan bahwa persoalan tersebut telah bergulir sejak tahun 2025 dan beberapa kali dibahas dalam forum resmi.
Menurutnya, rapat awal terkait kewajiban CSR PT SPA Serapung dilaksanakan pada Februari 2025 dan difasilitasi oleh Komisi II DPRD Kabupaten Pelalawan. Pembahasan kemudian berlanjut dalam rapat yang digelar di Bappeda Kabupaten Pelalawan pada 28 November 2025.
Dalam pertemuan tersebut, kata Ali, tercapai kesepakatan bahwa salah satu program CSR berupa pekerjaan timbunan jalan sepanjang sekitar 500 meter di wilayah Untut, Desa Labuhan Bilik, akan direalisasikan pada April 2026 dengan sejumlah konsekuensi yang dituangkan dalam notulen rapat.
Namun, hingga waktu yang telah disepakati berlalu, program tersebut disebut belum juga terlaksana.
"Itu bukan barang baru, barangnya sudah setahun yang lalu. Bahkan ada beberapa program CSR yang sudah disepakati, tapi akhirnya masyarakat yang mengerjakan sendiri. Ini PT SPA sangat luar biasa ngibulnya. Ada lebih kurang 13 perusahaan di Teluk Meranti - Kuala Kampar yang sudah berkontribusi, tapi SPA berdalih karena SPA di Simpang Kanan sana sudah berkontribusi, sehingga jadi tertunda karena satu manajemen," ujar Ali kepada media, Jum'at (12/06).
Ali menjelaskan, pada 28 April 2026 kembali dilakukan mediasi di Polres Pelalawan yang difasilitasi oleh Kasat Intelkam Polres Pelalawan. Dalam mediasi tersebut, pihak perusahaan disebut menyampaikan bahwa jawaban terkait komitmen pelaksanaan CSR akan diberikan pada Mei 2026.
Akan tetapi, menurut Ali, hingga saat ini masyarakat belum menerima kepastian maupun realisasi dari komitmen yang pernah disampaikan tersebut. Kondisi itu, lanjutnya, menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat yang selama ini berharap program CSR dapat membantu pembangunan dan kebutuhan sosial di desa.
Ia menilai, keberadaan CSR seharusnya menjadi bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
Oleh karena itu, pelaksanaan program tersebut semestinya tidak hanya berhenti pada pembahasan di meja rapat.
"Kalau kehadiran pemerintah dan aparat penegak hukum saja tidak mereka hargai, apalagi kita ini. Atau ada persepsi lain yang membuat mereka seolah aman-aman saja," kata Ali.
Lebih lanjut, Ali mengungkapkan bahwa pihaknya bersama sejumlah elemen masyarakat tengah mempertimbangkan langkah lanjutan untuk menyikapi persoalan tersebut.
Menurutnya, gerakan bersama akan dilakukan sebagai bentuk upaya mendorong adanya kepastian dan tanggung jawab dari perusahaan.
Aliansi Pemuda Desa Kubangan berharap PT SPA dapat segera memberikan klarifikasi sekaligus merealisasikan berbagai program CSR yang telah disepakati dalam sejumlah forum sebelumnya.
Mereka juga meminta pemerintah daerah untuk terus mengawal pelaksanaan komitmen perusahaan agar manfaat keberadaan investasi benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar.***
.jpg)
